Gubernur SUMUT : Wartawan Punya Peran Penting Dorong Kemajuan Ekonomi Daerah

AJWINews I SUMUT – Wartawan sebagai penyebar informasi punya peran penting dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah. Termasuk mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan Pemerintah Daerah (Pemda) di SUMUT. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara (SUMUT) Edy Rahmayadi.
 
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Pemda di SUMUT sebesar Rp. 60,1 Triliun. Terdiri dari Rp.14,2 Triliun APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) SUMUT dan Rp. 45,9 Triliun total APBD Kabupaten/Kota. Namun, per Februari 2023 realisasi anggaran Pemda se-SUMUT masih Rp.1,4 Triliun (10{7f186eb539c1b46f94c4c0c7d22966654a2194c4589b8ecd6826c28c626d7172}).
 
“Normalnya, realisasi sekitar Rp. 1,1 Triliun per bulan, akhir Februari harusnya sudah mencapai Rp. 2,2 Triliun, peran kalian (wartawan) penting di sini, menuntut realisasi anggaran karena putaran uang di masyarakat masih kecil kalau seperti ini,” tutur Edy Rahmayadi, saat Diskusi dengan Forum Wartawan SUMUT di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan-SUMUT, Senin (27/03/2023) kemarin.
 
Ia berharap, Wartawan dan Pemprov SUMUT bekerja sama dalam membangun SUMUT. Salah satu yang terpenting menurutnya, Wartawan berperan mengedukasi masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan Pemprov SUMUT.
 
“Misi kita kan sama, menyejahterakan masyarakat, karena itu perlu kerja sama yang baik. Kalian juga punya misi mengedukasi masyarakat, edukasi masyarakat sehingga mereka paham, sebelum protes keras kepada pemerintah,” jelas Edy, didampingi Kadis Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SUMUT Ilyas S. Sitorus.
 
Selain itu, Edy Rahmayadi berpesan kepada wartawan untuk terus berupaya membangun SUMUT. “Saat ini kita masih kesulitan, ini yang harus diperbaiki, kalau tidak bisa kasian anak cucu kita,” jelas Edy Rahmayadi.
 
Sementara itu, Koordinator Forum Wartawan Pemprov SUMUT Zulkifli Harahap mengatakan, saat ini wartawan butuh kemudahan mengakses informasi kepada OPD. Hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
 
“Kalau keterbukaan Pak Gubernur tentu kita akui, misalnya terkait proyek jalan Rp. 2,7 Triliun yang dijelaskan dengan gamblang dan sangat jelas, tetapi untuk OPD tidak semua terbuka seperti Bapak, kami masih kesulitan mengakses informasi OPD Bapak,” ungkap Zulkifli. (JAK)