Bers1nar.Com I JAKARTA – Sering digususr padahal Indonesia membutuhkan seratus juta pedagang kaki lima (PKL) guna membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) para pedagang kecil ini sering digusur termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) sering mendapat perlakuan yang dianggap kurang manusiawi dan tidak adil, seperti mengalami penggusuran. Padahal menurut Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Ali Mahsun, hak para pedagang kaki lima sama-sama dijamin oleh undang-undang negara Republik Indonesia bahwa PKL juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia.
“Sejarah membuktikan bahwa PKL memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini, sebagai warga negara, mereka memiliki hak yang sama dengan konglomerat dan pengusaha besar, sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945,” tutur Ali Mahsun, Jumat, (31/01/2025). Peringati Hari Lahir Asosiasi PKL Indonesia Ke-32, Ali Mahsun meminta agar aparat penegak hukum bisa lebih bijak dalam menertibkan PKL di Indonesia.
Terlebih, ia menyayangkan masih banyaknya PKL yang lapaknya tergusur karena adanya bangunan perusahaan besar. Ia juga miris melihat para pedagang kecil selalu kalah bersaing dari pengusaha-pengusaha yang bermodal besar. “Oleh karena itu, usaha dan ekonomi PKL tidak boleh digusur, digerus, atau dijajah oleh pemilik modal besar, apalagi menjadi korban ekonomi digital,” jelasnya.
Dia menilai, keberadaan PKL masih kerap dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Banyaknya kasus penggusuran yang tidak manusiawi terhadap PKL masih mewarnai republic ini. Ali Mahsun menegaskan pentingnya mengembalikan PKL sebagai mutiara bangsa dan menjadikannya sebagai pilar utama dalam menyongsong puncak bonus demografi 2030. “Indonesia membutuhkan setidaknya seratus juta PKL-UMKM unggul untuk meraih puncak bonus demografi 2030,” ungkapnya
Diperlukan cetak biru atau blueprint yang mencakup satu data terintegrasi, pendampingan dari hulu ke hilir, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Keberhasilan Bulog RI dalam mencapai swasembada beras pada 1984 dapat dijadikan inspirasi dalam membangun strategi ini. Ali Mahsun usulkan agar Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia (BPR RI) yang berada di bawah langsung Presiden.
Lembaga ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pengangguran 9,9 juta Milenial dan Gen Z, meningkatnya angka kemiskinan di kelas menengah ke bawah, maraknya PHK karena perusahaan dimana mereka bekerja sudah tutup alias gulung tikar, serta lonjakan pekerja informal hingga 3,49 persen. (RED/RCH)
